SOKOGURU, JAKARTA – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Rokhmat Ardiyan, mengungkap sejumlah persoalan krusial dalam pelaksanaan haji 2025, terutama soal sistem rekrutmen dan pelatihan petugas haji.
Menurut Rokhmat, kualitas layanan jemaah sangat bergantung pada profesionalisme dan kesiapan para petugas, termasuk tenaga medis yang kini justru mengalami kelelahan berat.
"Petugas haji itu harus diseleksi ketat. Harus sehat, berkomitmen, dan berpengalaman. Tapi sekarang masih campur, belum ada skema atau kuota yang jelas antara yang senior dan yang baru," ujar Rokhmat dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (13/6/2025)
Baca juga: Resmi! Menag Umumkan Fase Puncak Haji Berakhir, Ini 4 Terobosan Penting yang Bikin Jemaah Terbantu
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Rokhmat Ardiyan,. (Dok.Fraksi Gerindra)
Dokter Kelelahan, Tangani Ratusan Jemaah Seorang Diri
Rokhmat menyoroti ketimpangan rasio antara jumlah petugas medis dengan jemaah. Dalam banyak kasus, satu dokter dan satu perawat harus menangani lebih dari 400 jemaah haji.
Kondisi ini, menurut Rokhmat, tidak manusiawi, bahkan membuat sejumlah tenaga medis jatuh sakit.
Baca juga: Kuota Haji Diduga Melenceng Lagi, DPR Godok Pansus untuk Evaluasi 2025
"Kalau dokternya sendiri sakit, bagaimana dia bisa menangani jemaah lain? Ini bahaya dan harus segera dibenahi," tegas politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Petugas Non-Medis Juga Kelelahan, Beban Kerja Tak Merata
Bukan hanya tenaga medis, beban kerja yang tidak proporsional juga terjadi pada petugas non-medis.
Ada yang harus bekerja ekstra keras, sementara sebagian lainnya terkesan santai karena distribusi tugas yang tidak seimbang.
"Ada yang kelelahan luar biasa, ada juga yang santai. Ini tak bisa dibiarkan. Harus ada standardisasi kerja dan pembagian beban yang adil," katanya.
Layanan Digital dan Konsumsi Pun Terdampak
Ketiadaan sistem pelatihan dan standar kerja yang menyeluruh juga berdampak pada layanan non-medis seperti keterlambatan konsumsi, distribusi kartu Nusuk, hingga penanganan jemaah yang stres karena layanan tidak konsisten.
Baca juga: DPR Usulkan Pansus Haji 2025, Jemaah Indonesia Keluhkan Transportasi hingga Terlantar Seharian di Bus!
"Kalau katering terlambat dan jemaah stres, petugas harus punya standar menghadapi itu. Tapi kalau tidak dilatih, bagaimana bisa?" ujar Rokhmat.
Seruan Reformasi Menyeluruh Sistem Perhajian
Rokhmat menegaskan bahwa Indonesia perlu segera melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem perhajian, khususnya dalam aspek manajemen petugas, tenaga kesehatan, dan digitalisasi layanan.
"Kita butuh sistem yang kuat, pelatihan yang matang, dan standardisasi menyeluruh. Ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan jutaan jemaah," tutupnya. (SG-2) (*)
